Bangladesh Perketat Regulasi melalui Aturan Anti-Perjudian Baru

Pengesahan Aturan Anti-Perjudian di Bangladesh Mulai 1 Juli, Parlemen Bangladesh resmi memberlakukan Undang-Undang Pencegahan Perjudian baru yang bertujuan menghapus segala bentuk perjudian, termasuk online dan kasino, serta aktivitas ilegal lain seperti pengaturan hasil pertandingan. Undang-undang terbaru ini menggantikan peraturan lama, Undang-Undang Perjudian Umum 1867, yang dianggap usang dalam menghadapi dinamika teknologi perjudian terbaru.

Penanganan Perjudian Online

RUU ini diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, Salahuddin Ahmed, mengikuti saran dari komite hukum parlemen. Meskipun ada dukungan penuh di parlemen untuk tujuan utama RUU ini, beberapa kekhawatiran muncul terkait potensi pengaruh terhadap hak warga akibat pelaksanaan hukum.

Kekhawatiran dan Diskusi

Seorang anggota dari Partai Warga Negara Nasional, Akhter Hossen, mendukung kebijakan ini tetapi menyoroti risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi, yang mungkin menggeledah, menyita, atau memblokir situs serta aplikasi tanpa izin pengadilan. Pandangan serupa diutarakan Nazibur Rahman dari Jamaat, yang mencemaskan potensi konflik dengan Kode Prosedur Pidana.

Tanggapan Resmi Pemerintah

Menteri Dalam Negeri berargumen bahwa izin pengadilan sebelumnya mungkin memperlambat proses, memungkinkan hilangnya bukti penting atau situs perjudian, yang akhirnya melemahkan upaya penegakan hukum. Dia menegaskan bahwa kekuatan serupa sudah ada dalam undang-undang lainnya bagi polisi.

Dukungan dari Kelompok Oposisi

Nahid Islam, Kepala Whip Oposisi, menyatakan dukungan meski kecewa amandemen dari oposisi tidak diakomodasi. Dia menekankan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan hukum ini.

Sanksi dan Definisi

Aturan baru ini mengatur hukuman hingga 2 tahun penjara dan denda maksimal Tk 200.000 untuk pelaku langsung atau tidak langsung perjudian. Pelaku perjudian online bisa dihukum hingga 5 tahun penjara dan denda Tk 1 crore. Sementara itu, taruhan online berpotensi mendapat hukuman lebih berat, hingga 7 tahun penjara dan denda Tk 5 crore.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Salahuddin Ahmed menjelaskan bahwa penggunaan platform taruhan online, jaringan pribadi virtual, media sosial, serta metode pembayaran digital lainnya sering kali dimanfaatkan dalam aktivitas perjudian, pencucian uang, dan penipuan. Fenomena ini dianggap mengancam ketertiban sosial, kestabilan ekonomi, keamanan publik, dan generasi muda di Bangladesh.

Kategori Aktivitas yang Dikendalikan

Undang-undang baru mendefinisikan 24 jenis aktivitas terkait perjudian, termasuk yang didukung teknologi modern. Penetapan ini diharapkan dapat menutup celah hukum dan memperkuat penegakan hukum dalam memerangi tindak perjudian. Dengan menerapkan langkah tegas ini, Bangladesh berkomitmen menghadapi dampak buruk perjudian modern yang didukung teknologi, serta menjamin bahwa proses penegakan hukum selaras dengan perlindungan hak asasi manusia.